SOKOGURU, MAKKAH, ARAB SAUDI – Penyelenggaraan ibadah Haji 2025 dengan sejumlah permasalahan di lapangan kembali menuai sorotan tajam.
Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Adies Kadir, mengungkap sejumlah persoalan krusial yang menimpa jemaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Dalam keterangannya kepada Parlementaria, Sabtu (7/6/2025), Adies menyebut Kementerian Agama (Kemenag) gagal melakukan antisipasi dan evaluasi yang memadai.
Baca juga: Kisruh Haji 2025: 150 Jemaah Aceh Terlantar di Mina, Disebut Terburuk dalam 30 Tahun!
Ia menilai Kemenag tidak belajar dari kekurangan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kesalahan yang sama kembali terulang.
“Kementerian Agama kurang antisipasi terhadap proses haji tahun 2025. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” tegas Wakil Ketua DPR RI itu.
Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Adies Kadir, (Dok.DPR RI)
Fakta Lapangan Berbeda Jauh dengan Pemberitaan
Politikus Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, fakta di lapangan sangat berbeda dari gambaran ideal yang diberitakan di media.
Ia menemukan banyak jemaah yang kelelahan, tertinggal rombongan, bahkan diusir dari tempat istirahat saat malam hari.
Keterlambatan Distribusi Makanan dan Petugas Tak Ada
Tak hanya itu, keterlambatan distribusi makanan hingga ketiadaan petugas di lokasi padat jemaah turut menjadi sorotan tajamnya.
“Masalahnya memang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi sangat banyak,” tambah Adies.
Kelemahan koordinasi antara Kemenag, pihak syarikah, dan Pemerintah Arab Saudi juga disebut sebagai salah satu akar masalah utama.
Adies menyebut tidak sinkronnya kebijakan pusat dengan pelaksanaan di lapangan membuat jemaah menjadi korban.
Kondisi ini makin parah ketika banyak jemaah lansia harus berjalan belasan kilometer tanpa pendampingan saat lempar jumrah di Mina, yang menyebabkan kelelahan bahkan potensi jatuh sakit.
Baca juga: Timwas DPR Bongkar Kekacauan Ibadah Haji 2025: Jemaah Terlantar, Tenda Tak Tersedia di Arafah!
“Jemaah dibiarkan begitu saja. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi Kemenag,” ujarnya prihatin.
Usul Bentuk Kementerian Haji
Sebagai solusi, Adies secara tegas mengusulkan pembentukan Kementerian Haji, institusi khusus yang fokus mengurusi penyelenggaraan ibadah haji secara terintegrasi, seperti yang diterapkan di Arab Saudi.
“Mulai dari keberangkatan, makan, pesawat, sampai lempar jumrah dan kembali ke Indonesia, semuanya harus ditangani secara khusus. Sekarang seperti berjalan sendiri-sendiri,” tandasnya.
Ia berharap, ke depan Pemerintah dan DPR bisa bersama-sama menciptakan sistem penyelenggaraan haji yang lebih manusiawi, nyaman, dan aman, khususnya bagi jemaah lansia yang kian tahun jumlahnya meningkat. (*)
